Komisi IV DPRD Berikan Apresiasi dan Sekaligus  Catatan Bagi Pemerintah

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang, Richard Odja

Metronewsntt.com, Kupang- Laporan hasil pembahasan Komisi IV DPRD Kota Kupang memberikan sejumlah catatan penting bagi pemerintah dalam hal dinas yang menjadi mitra komisi IV  guna ditindaklanjuti dan juga menjadi perhatian kedepan nantinya.

Catatan ini disampaikan Legislator muda asal Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV,   Richard Odja dalam persidangan II tahun 2020 DPRD Kota Kupang terhadap terhadap rancangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kupang tahun anggaran 2020.

Dalam catatan tersebut komisi memberikan apresiasi kepada pimpinan organisasi pimpinan daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya mencapai target serta tidak ada temuan dari LHP BPK.

Namun ada juga beberapa kegiatan OPD yang tidak terlaksana, harus menjadi prioritas perhatian pemerintah. Sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam manfaat pembangunan.

Dalam sidang paripurna 17 yang digelar Rabu (23/6) diruang sidang sasando, komisi menyorot kinerja beberapa OPD yang disetujui dengan catatan, yang pertama dinas kesehatan, komisi mendorong agar dinas segera menyelesaikan persoalan dengan pihak lain terkait pengelolaan aset gedung sekolah.

Berikutnya, komisi mendorong dinas pendidikan serta dinas kesehatan mempercepat proses vaksinasi tenaga pengajar sehingga dapat mempercepat proses belajar mengajar tatap muka. Selanjutnya komisi IV juga menekankan agar melakukan inovasi aplikasi atau sistem pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) agar kedepan tidak ada lagi temuan penyelenggaraan dana BOS.

Komisi juga mendorong agar segera merealisasi pembangunan SMPN 21 di kelurahan Tuak Daun Merah yang alokasi anggaran pengadaan tanah serta rencana kegiatannya sejak 2017 lalu. Berikutnya ada dinas kesehatan, yang juga disetujui dengan catatan.

Pertama, Komisi meminta dinas agar dapat memaksimalkan penanganan pasien Covid - 19 tingkat masyarakat dengan cara melakukan 3T secara tepat, mengingat besaran anggaran yang direcofushing pemerintah kepada dinas kesehatan. Komisi juga menyorot perhatian pemerintah agar lebih serius dalam penanganan gizi buruk yang meningkat di kota Kupang.

Komisi juga menilai lambatnya pencairan dana oprasional posyandu tahun 2020 serta tahun sebelumnya. Sehingga mendorong dinas kesehatan kedepannya lebih cepat dalam pencairan sehingga penediaan pemberian makanan tambahan (PMT) dan pertanggungjawaban bisa secara baik dan benar.

Juga minimnya sarana prasarana penunjang seperti, alat timbangan serta pebgukur tinggi badan. Komisi meminta agar segera ada perhatian dinas dapat merencanakan pengadaan alat - alat tersebut.

Terakhir, dinas yang disetujui dengan catatan yaitu BPBD kota Kupang. Komisi menekankan kepada dinas tersebut agar kedepan lebih cepat dalam proses pendistribusian bantuan kepada masyarakat, karena warga yang terdampak badai seroja belum semuanya diakomodir dengan baik.

Poin berikutnya, komisi menyarankan BPBD terkait pendistribusian bantuan sesuai dengan data penerima beserta domisili yang jelas. Juga terkait viralnya program bantuan tandon bagi masyarakat, yang terindikasi berdampak hukum serta dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Komisi meminta kepala BPBD patuh dan taat terhadap perencanaan, proses output dan outcome agar tidak bermasalah dikemudian hari. Terakhir, komisi meminta ketertiban dalam proses administrasi BPBD agar tidak disalahgunakan olrh oknum - oknum tertentu untuk kepentingan - kepentingan lain.

Namun ada juga dinas yang disetujui tanpa catatan diantaranya, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas bagian kesejahtraan, dinas kepemudaan dan olahraga, dinas sosial, serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Ditutup dengan apresiasi bagi pemerintah yang mendapat opini WTP yang kedua kalinya.(mnt)

Baca juga :

• Demokrat Pertanyakan Realisasi PAD Tidak Capai Target
• Tidak Cepat Terselesaikan, Ketua Fraksi Gabungan Mokris Lay : Anggaran PMI Bakal Jadi Silpa
• PDI Perjuangan Minta Penjelasan Pemkot Terkait Realisasi Belanja Daerah T.A 2024
• Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang Soroti Silpa Dan Aset Daerah
• Wakil Wali Kota Sampaikan LKPj Pemerintah Kota Kupang T.A 2024 Pada Sidang Paripurna ke-18